APBN 2018: Program Bantuan Sosial Jadi Andalan

Ilustrasi (Sumber: UdaipurTimes.com)

JAKARTA, Baranews.co – Mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, pemerintah fokus pada penurunan angka kemiskinan dan penanganan kesenjangan sosial. Karena itu, program bantuan sosial menjadi andalan.

Hal tersebut terungkap dari paparan tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan, dalam Forum Merdeka Barat, di Jakarta, Jumat (18/8). Forum ini diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari pagu anggaran yang tersedia, Kemsos mengedepankan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemdikbud mengedepankan Program Indonesia Pintar (KIP). Adapun Kemenkes mengutamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kemsos Harry Hikmat menguraikan, anggaran untuk perlindungan sosial dari Kementerian Keuangan adalah Rp 161,9 triliun. Angka ini naik Rp 3,1 triliun dibandingkan dengan tahun 2017. Dana tersebut disebar di Kemsos dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat. Khusus untuk Kemsos, pagu yang diterima tahun 2018 adalah Rp 33,9 triliun.

Harry menjelaskan, anggaran untuk perlindungan jaminan sosial naik karena jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) naik dari 600.000 keluarga miskin jadi 10 juta keluarga miskin. “PKH merupakan tulang punggung dari semua program bantuan sosial karena bersinergi dengan program lain milik pemerintah pusat, seperti Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat,” ujar Harry.

Untuk perlindungan dan jaminan sosial dialokasikan Rp 17,8 triliun. Adapun untuk penanganan fakir miskin Rp 14,07 triliun.

Untuk PKH, jumlah bantuan yang diterima penerima manfaat adalah Rp 1,8 juta setiap tahun. Dana diturunkan setiap tiga bulan tidak dalam bentuk tunai, tetapi dimasukkan ke rekening penerima manfaat PKH. Kartu PKH, KIP, ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut yang kemudian digunakan untuk berbelanja kebutuhan pangan dan perlengkapan sekolah.

Angka kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen) pada Maret 2017. Meskipun ada perbaikan dari 28,01 juta orang (10,86 persen) pada Maret 2016, laju penurunan jumlah penduduk miskin belum sesuai harapan (Kompas,18/7).

Menurut Harry, penerima manfaat PKH juga diikutsertakan dalam berbagai program pemberdayaan, seperti kelompok usaha bersama. Hal ini bertujuan agar penerima manfaat tidak menganggap diri mereka sebagai obyek karitatif. Mereka diharapkan meningkatkan derajat kehidupan melalui keterampilan, pekerjaan, dan pendidikan.

Hal ini guna memastikan masyarakat miskin menerima manfaat bantuan sosial. Alasannya, pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki aturan permanen terkait bantuan sosial. Salah satu yang dikhawatirkan adalah berkurangnya, bahkan hilangnya, anggaran bantuan sosial apabila ada pergantian kepala daerah, baik bupati maupun wali kota.

Fokus dikdasmen

Sekretaris Jenderal Kemdikbud Didik Suhardi menyebutkan, pihaknya pada 2018 tetap fokus pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Total anggaran pendidikan 2018 diproyeksikan Rp 148 triliun. Dana itu akan dibagi kepada 20 kementerian/lembaga. Khusus Kemdikbud mendapat Rp 40 triliun. “Program utama peningkatan mutu dikdasmen ialah memastikan penerima KIP tahun 2017 tetap melanjutkan pendidikan pada 2018. Targetnya 17,8 juta pelajar,” kata Didik.

Adapun Staf Ahli Kemenkes Bidang Hukum Kesehatan Barlian mengatakan, lembaganya tetap fokus pada program JKN. Kemitraan dengan daerah sangat diperlukan agar program tersebut efektif. Dari 514 kabupaten/kota, hanya 15 daerah yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Mayoritas daerah mempunyai Jamkesda dengan standar bervariasi. (DNE)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply