PEMBERANTASAN KORUPSI: Panitia Angket Dinilai Menghalangi Penyidikan KPK

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (dari kiri), M Zulkarnain, Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Tumpak Hatorangan Panggabean, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/7). Dalam kesempatan itu, mereka mendukung langkah-langkah yang ditempuh KPK dalam menyikapi Panitia Hak Angket DPR. Selain itu, mereka juga meminta pemimpin bangsa ini mempunyai komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. (Sumber: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Oleh: RIANA A IBRAHIM

JAKARTA, Baranews.co – Langkah Panitia Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang menabrak berbagai landasan hukum dinilai berpotensi sebagai suatu tindakan seseorang yang menghalang-halangi proses hukum. Terlebih lagi, pemantik munculnya proses hak angket ini adalah penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan milik politisi Hati Nurani Rakyat, Miryam S Haryani.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia yang juga mantan komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, menyampaikan, langkah DPR berpotensi mengarah kepada obstruction of justice. ”Kehendak DPR dengan hak angket ini agar bisa membuka rekaman Miryam merupakan bentuk pelanggaran hukum atas berjalannya Sistem Peradilan Pidana. Perbuatan DPR dengan dalih hak angket terhadap suatu kasus yang sedang berjalan merupakan bentuk obstruction of justice,” kata Indriyanto.

Perbuatan DPR dengan dalih hak angket terhadap suatu kasus yang sedang berjalan merupakan bentuk obstruction of justice.

KPK sendiri tidak bermain-main dengan pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi proses hukum. Belum lama ini, politisi Golkar, Markus Nari, menjadi tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Setelah Markus menjadi tersangka, lebih jelas gambaran memang ada yang ingin menghalangi kasus ini (kasus KTP elektronik),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/7).

Sebelumnya, KPK pernah juga menetapkan sejumlah nama dengan sangkaan serupa. Pada 2010, Anggodo Widjojo dan Ary Muladi dianggap menghalang-halangi penyidikan. Saat itu, Anggodo dan Ary terjerat dalam kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu dengan mencoba melakukan suap sebesar Rp 5,1 miliar yang kabarnya diperuntukkan bagi dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Sementara untuk Markus sendiri, KPK menemukan fakta dan bukti bahwa Markus meminta Miryam mencabut keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP). Miryam pun melakukan itu saat diminta kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Maret lalu. Tidak hanya itu, penyidik bahkan menemukan berkas BAP Miryam di rumah Markus.

Jika terpenuhi, bukan tidak mungkin bisa masuk kategori tersebut.

Sejumlah keterangan Miryam di dalam BAP-nya memang menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelisik lebih dalam pada perkara dugaan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik ini. Aliran dana dan nama-nama anggota Dewan disebut dalam keterangan Miryam di hadapan penyidik. Bahkan ada sejumlah nama anggota Komisi III yang mengancam Miryam.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Panitia Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar memberikan keterangan kepada wartawan, seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7). Agun Gunandjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik.

Adapun nama yang disebut mengancam adalah Syarifudin Suding, Desmond J Mahesa, Masinton Pasaribu, Aziz Syamsuddin, dan Bambang Soesatyo. Setelah pernyataan itu, Komisi III DPR berupaya meminta rekaman pemeriksaan Miryam di hadapan penyidik yang langsung ditolak KPK dan berujung pada bergulirnya hak angket.

”Untuk bisa melangkah ke sana, tentu kami harus punya bukti yang kuat. Jika terpenuhi, bukan tidak mungkin bisa masuk kategori tersebut,” ujar Febri. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply