Komnas HAM Minta Pemerintah Inisiasi RUU Empat Kejahatan Luar Biasa

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah(tengah), pakar HAM Enny Soeprapto(kiri) dan Supriyadi Widodo Eddyono, Anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP (kanan) sedang memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Rabu (14/6). (Siumer: VOA/Fathiyah Wardah).

JAKARTA, Baranews.co – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah segera menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kejahatan Genoside, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, serta Kejahatan Agresi untuk menggantikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Di samping itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah menghapus rancangan Bab IX yang mengatur Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM dari RUU KUHP.

Saat ini dalam draf RUU KUHP, keempat kejahatan tersebut masuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM.

Komisioner Komnas HAM Rhoicatul Aswidah mengatakan, unsur-unsur kejahatan genoside, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi membutuhkan pengaturan yang lebih detail.

Dengan pengaturan yang rinci, maka bisa dijelaskan secara lebih tepat unsur-unsur atau bentuk-bentuk perbuatan pada masing-masing jenis kejahatan tersebut.

“Pengaturan-pengaturan tersebut akan sulit jika kejahatan-kejahatan tersebut dimasukkan dalam RUU KUHP,” kata Rhoicatul menyampaikan pandangan Komnas HAM terkait RUU KUHP, di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Rhoicatul mengatakan, hukum acara yang berlaku untuk kejahatan genoside, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi memiliki cukup banyak kekhususan, yang berbeda dari hukum acara pidana pada umumnya.

Atas dasar itu, menurut Komnas HAM, jauh lebih praktis jika kejahatan genoside, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi diatur dalam UU tersendiri yang bersifat khusus.

Menurut Rhoicatul, hal ini tidak bisa dikatakan bertentangan dengan kodifikasi.

“Oleh karena merupakan kejahatan luar biasa, mempunyai asas-asas yang khusus, memerlukan hukum acara yang khusus, serta merupakan kejahatan yang menjadi urusan komunitas internasional, maka Komnas HAM menolak pengaturan kejahatan genoside, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi dalam RUUKUHP,” pungkas Rhoicatul. (Estu Suryowati/kompas.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply