Ketua KPK Berharap Presiden Jokowi Ambil Sikap Soal Pansus Angket

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Jokowi ambil sikap soal Pansus hak angket KPK (Sumber: detiknews/Ari Saputra))

JAKARTA, Baranews.co – Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden Jokowi mengambil sikap mengenai pansus angket KPK. Dia menyakini Presiden Jokowi mengamati proses pansus angket di DPR.

“KPK kan nggak harus lapor ke presiden, tapi presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan presiden mengambil sikap,” kata Agus di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Menurut dia, DPR tak harus membentuk pansus angket jika ingin memperbaiki kinerja KPK. Mestinya, kata dia, DPR memperbaiki UU tindak pidana korupsi.

“Karena kalau seperti kejadian yang dilansir masih perlu tidak perlu pakai angket. Tapi saat ini kita masih mempelajari, ingin mendapatkan dari banyak ahli hukum tata negara untuk kemudian kita nanti menentukan sikap bagaimana langkah KPK selanjutnya,” ujar dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo di kantor PP Muhammadiyah JakpusKetua KPK Agus Rahardjo di kantor PP Muhammadiyah Jakpus Foto: Faiq Hidayat/detikcom

Dia mengatakan undang-undang Tipikor harus diperkuat untuk memberantas korupsi, misalnya KPK bisa menindak kasus korupsi yang berada di sektor swasta. Sehingga aturan hukum penindakan korupsi harus diperbaiki.

“Kekurangan masih banyak contohnya kalau kita bicara korupsi di Indonesia bicara kerugian negara. Private sektor belum bisa disentuh, jadi swasta belum disentuh. Banyak negara namanya suap menyuap di swasta bisa menjadi urusan di Tipikor,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan masalah pansus angket kepada DPR. Ia enggan mengomentari pansus angket tersebut.

“Saya tidak mau komentari masalah angket karena itu internal DPR,” kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Kajian Ramadan 1438 H di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6).

Meski tak mau banyak berkomentar, Jokowi tak ingin KPK diperlemah. Seperti diketahui, banyak pihak menganggap pengguliran angket terhadap KPK merupakan upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“Namun perlu saya sampaikan, pemerintah selalu mendukung upaya untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi oleh KPK,” sebut Jokowi. (fai/dkp)/Faiq Hidayat – detikNews/if

 

Be the first to comment

Leave a Reply