Lembaga Pembinaan Pancasila Dibentuk, Perpres Telah Diterbitkan

Pelajar dan mahasiswa yang tergabung bersama Konsolidasi Mahasiswa-Pemuda Indoensia memberi hormat kepada bendera merah putih saat acara Proklamasi Kebangkitan Mahasiswa Pemuda Indonesia di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jumat (7/4). Selain mengajak pemuda Indonesia untuk bersatu, mereka juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila. (Sumber: KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA).

JAKARTA, Baranews.co – Presiden Joko Widodo akan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur tentang unit kerja tersebut telah ditandatangani Presiden pada 19 Mei 2017 dan kemudian diundangkan pada 23 Mei.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membenarkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sudah ditandatangani Presiden. Sementara pembentukan organisasinya akan segera direalisasikan.

“Urusan pemantapan Pancasila ini harus kita selesaikan,” kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5), setelah bertemu Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Dari salinan Perpres No 54/2017 yang diterima Kompas, Perpres itu terdiri atas 9 bab dan 41 pasal. Pasal 3 Perpres itu menyebutkan, UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UKP-PIP sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini terdiri atas pengarah dan pelaksana.

Pengarah terdiri atas tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, tokoh purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS, dan akademisi. Sementara pelaksana terdiri atas kepala dan tiga deputi.

Presiden direncanakan mengumumkan pembentukan UKP- PIP berikut dengan tokoh yang akan mengisi lembaga itu dalam waktu dekat.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, pembentukan UKP-PIP tak berarti menghidupkan kembali penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) seperti di era Orde Baru. UKP-PIP akan lebih mengutamakan kajian yang menggali kembali nilai-nilai Pancasila. Kajian-kajian ini lalu disiapkan dalam metode yang lebih kekinian.

Zulkifli Hasan mengatakan, MPR siap bekerja sama dengan UKP-PIP.

Memori kolektif

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menuturkan, dibutuhkan rekayasa sosial yang sesuai dengan tuntutan zaman untuk menjaga memori kolektif bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, kehadiran lembaga seperti UKP-PIP amat dibutuhkan.

Dalam diskusi “Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Tengah Arus Politik Identitas” di Universitas Pancasila, kemarin, Hamdi mengatakan, pada masa Orde Baru, meski kehidupan keseharian penyelenggara negara dan masyarakat masih jauh dari perilaku yang Pancasilais, saat itu setidaknya ada pengetahuan memadai soal Pancasila.

“Sekarang ini sudah perilaku tidak Pancasilais, pengetahuannya juga tidak ada. Padahal, orang psikologi percaya, awal dari perilaku adalah pengetahuan,” kata Hamdi. Dia menambahkan, Pancasila perlahan-lahan terancam menghilang dari memori kolektif bangsa.

Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yudi Latif, yang juga jadi narasumber dalam diskusi itu menuturkan, perlu gotong royong untuk membuat Pancasila mengarus utama baik pada sisi mitos, keilmuan, maupun etos. Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila mesti dilakukan dengan cara halus.

Salah satu cara terbaik, menurut dia, melalui keindahan, yakni seni, musik, film, atau sastra. Dia mencontohkan, Amerika Serikat menggunakan film untuk membangun mitos kemajuan bangsanya. “Jangan seperti zaman dulu (Orde Baru) yang disuntik paksa. Harus lewat sarana-sarana yang estetis. Ini bukan hal baru bagi Indonesia. Dahulu, agama-agama disebarkan dengan cara-cara damai, semisal lewat gamelan dan wayang,” ujar Yudi.

Ketua Yayasan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo mengingatkan, Pancasila merupakan keputusan politik yang lahir dari proses yang anggun dan menunjukkan tingginya kenegarawanan para pendiri bangsa. Pancasila juga paling ideal untuk masyarakat di Indonesia yang plural.

Munculnya kondisi yang memprihatinkan belakangan ini, seperti menguatnya segregasi sosial dan politik identitas, menurut dia, bukan disebabkan Pancasila yang bermasalah. Hal itu karena pendidikan formal dan informal di Indonesia yang belum bisa melahirkan masyarakat dengan perilaku mulia. “Kita perlu memperbanyak interaksi lintas suku bangsa dengan mengutamakan empat lokus: permukiman, sekolah, pekerjaan, dan pembauran biologis,” katanya.

Perguruan tinggi

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Suyatno, kemarin, di Jakarta, menegaskan, perguruan tinggi (PT) harus menjadi wahana keragaman kaum intelektual yang profesional dan tidak partisan. Ia berharap, mata kuliah wajib Pancasila, Agama, dan Bahasa Indonesia dapat memperkuat nasionalisme mahasiswa.

FRI mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia tetap menjaga dan mengedepankan toleransi dalam segala bidang. “Kami mengimbau Pemerintah RI berdiri di atas semua golongan dan bersikap tegas sesuai hukum yang berlaku, terhadap kelompok-kelompok intoleran yang melakukan tindakan intoleransi dan radikalisme,” ujarnya.

Upaya untuk mengganti Pancasila, lanjut Suyatno, harus ditolak dan diproses hukum. Adapun kebinekaan Indonesia harus dipelihara dan dipertahankan dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan antar-etnis, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lainnya.

Secara terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir menyatakan menolak organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 masuk kampus. “PT jangan memberi ruang untuk masuknya ideologi menyimpang ke kampus,” kata Nasir.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah menguatkan pendidikan karakter siswa. Di sekolah wajib dinyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan lagu-lagu nasional untuk menumbuhkan dan memperkuat nasionalisme para siswa. (INA/NTA/REK/GAL/AGE/IVV/APA/JOS/MHD/DIA/HAR)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply