Pancasila Belum Jadi Etos, Elite Tidak Memberi Teladan

Kemeriahan penonton Konser Kebangkitan Nasional Indonesia di Taman Waduk Pluit, Jakarta, Sabtu (20/5). Pancasila sebagai cara pandang berbangsa dan tuntunan bernegara belum sepenuhnya menjadi etos bangsa Indonesia. (Sumber: KOMPAS/LASTI KURNIA).

 

JAKARTA, Baranews.co – Pancasila sebagai cara pandang berbangsa dan tuntunan bernegara belum sepenuhnya menjadi etos bangsa Indonesia. Pancasila biasanya hanya muncul dalam wacana publik saat ada masalah bangsa. Padahal, Pancasila harus jadi ”napas” dan basis rasionalisasi semua kebijakan.

Setelah reformasi, Pancasila bahkan cenderung jarang dibicarakan di ruang publik, bahkan juga di ruang parlemen ataupun dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selain muncul saat dibutuhkan sebagai ”resep” penyembuh berbagai persoalan bangsa, wacana Pancasila biasanya juga hanya muncul di ruang publik pada peringatan hari kebangsaan, seperti Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.

Dampaknya, terjadi pendangkalan penghayatan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Banyak elite politik dan pemerintah yang tidak mewacanakan ataupun menerapkan nilai Pancasila dalam tata kelola negara. Akhirnya, masyarakat umum tak lagi punya teladan.

Penelitian yang dilakukan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), misalnya, menunjukkan, lebih dari 50 persen undang-undang yang dikeluarkan pascareformasi tidak melibatkan atau merujuk nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatannya. Padahal, seharusnya Pancasila menjadi sumber dari segala hukum negara di Indonesia.

”Pancasila muncul di ruang publik saat ada realitas negatif. Pancasila lebih dilihat sebagai ’penambal’ lubang persoalan yang muncul, tidak sebagai pemikiran dan sikap atau etos dalam kehidupan berbangsa,” kata pengajar filsafat politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, F Budi Hardiman, Minggu (28/5).

Menurut Budi, bangsa Indonesia di era kini bisa belajar dari hal positif dan negatif pewacanaan Pancasila saat era Orde Baru. Ketika itu, ada tekad untuk mewadahi Pancasila dalam berbagai kebijakan. Diskursus Pancasila masuk sebagai penalaran kebijakan. Orde Baru juga membuat institusi khusus yang mengarahkan Pancasila sebagai pola pikir bangsa.

Namun, di era Orde Baru juga muncul contoh negatif. Lantaran kebijakan pemerintah dianggap sesuai dengan Pancasila, pihak yang tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah dianggap anti-Pancasila. Langkah ini kemudian diikuti dengan ancaman. Budi menilai hal ini yang kemudian memunculkan resistensi pihak tertentu terhadap diskursus Pancasila setelah reformasi.

Dalam konteks penyusunan perundang-undangan, Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengatakan, setelah reformasi muncul kesan penyebutan Pancasila dalam undang-undang dihindari. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya telah mencantumkan pasal bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Namun, pijakan yuridis itu kerap dianggap belum cukup kuat dan mengikat untuk diterapkan dalam proses perumusan undang-undang baru.

Bambang mengibaratkan Pancasila kini hanya dijadikan seperti jimat atau barang sakti. ”Seolah, kalau kita mengantongi Pancasila, segala hal beres. Namun, penerapannya bagaimana? Kita terlalu malas untuk mau memperjelas dan menurunkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa bernegara,” tuturnya.

Belakangan ada sejumlah pertemuan yang diadakan MPR untuk membahas implementasi konkret Pancasila, khususnya dalam pembuatan perundang-undangan. Salah satu usulan yang mengemuka, kata Bambang, dengan membuat klausul mengikat di UUD 1945 hasil amendemen nantinya bahwa Pancasila wajib dijadikan sebagai pijakan dan rujukan dasar pembuatan undang-undang atau peraturan lainnya.

”Jika UU Nomor 12 Tahun 2011 kurang kuat pijakan yuridisnya, kita pertegas lewat UUD 1945. Ada usulan, dibuat pasal yang mengatur bab tentang dasar negara dan implementasinya. Sebab, selama ini, sejujurnya Pancasila dianggap kurang mengikat untuk urusan membuat undang-undang,” ujar Bambang.

Teladan

Menurut peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Diasma Sandi Swandaru, setidaknya ada dua hal yang membuat elite enggan mengangkat wacana Pancasila di ruang publik. Pertama, karena ada tuntutan bahwa mereka yang menjadi penyelenggara negara, dalam konteks negara Pancasila, harus mengabdi untuk kepentingan negara dan secara otomatis punya tuntutan moral berperilaku baik. ”Dengan membicarakan Pancasila dalam pekerjaan mereka, otomatis mereka ’terbebani’ tanggung jawab yang besar. Mereka tidak ingin hal itu,” katanya.

Kedua, penyelenggara negara itu menyepelekan pentingnya Pancasila. Mereka merasa sudah paham sehingga tidak perlu mendalami atau membicarakan Pancasila lagi. Padahal, sejumlah kasus, seperti penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) dalam dugaan korupsi, menjadi contoh pendangkalan Pancasila dalam tata kelola negara.

Tiga persoalan

Dalam konteks Pancasila dan tata kelola negara, bangsa Indonesia tengah menghadapi persoalan serius di tiga sila dalam Pancasila. Padahal, kata anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yudi Latif, tiga sila itu merupakan poin krusial, yakni sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ketiga Persatuan Indonesia, dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. ”Soko guru Pancasila ada di tiga sila itu. Dalam ketiga aspek ini kita mengalami masalah yang serius dalam mengimplementasikan Pancasila,” kata Yudi.

Dalam sila pertama, katanya, seharusnya berkembang sifat berketuhanan, yakni apa pun agama dan keyakinan yang dianut seseorang, ia menunjukkan kasih sayang, berakhlak, serta berkebudayaan dan bisa mengajak seseorang keluar dari kesempitan dan menuju kebaikan.

Sementara itu, pada sila ketiga, perlu dikembangkan strategi kebudayaan untuk mengatasi persoalan segregasi sosial yang semakin menguat. Pada sila kelima, ada persoalan serius terkait keadilan ekonomi yang harus diatasi dengan kehadiran negara.

”Persoalan persatuan, keadilan itu dampak dari salah kelola dalam jangka panjang republik. Tetapi semangatnya jangan menyalahkan rezim apa, tetapi kekeliruan itu harus dievaluasi,” kata Yudi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto juga menegaskan, kini saatnya membangkitkan kembali Pancasila. Terkait hal itu, pemerintah sedang menggodok lembaga semacam Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) di era Orde Baru untuk pemantapan Pancasila. Namun, pemantapan ini tidak dilakukan dengan doktrin yang dilakukan pemerintah Orde Baru, tetapi lebih dialogis. (GAL/AGE/NTA/INA/MDN/IVV/MHD)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*