Pemerintah Mengambil Sikap, Pembubaran Ormas HTI Melalui Proses Hukum

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai rapat tertutup, didampingi (dari kiri) Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, mengadakan konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (8/5). Dalam kesempatan itu Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN)

JAKARTA, Baranews.co – Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Langkah ini bukan karena pemerintah anti terhadap ormas Islam, melainkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah menilai, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak berperan positif dalam pembangunan mencapai tujuan nasional. ”Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Senin (8/5).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai rapat tertutup, didampingi (dari kiri) Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, mengadakan konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (8/5). Dalam kesempatan itu Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai rapat tertutup, didampingi (dari kiri) Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, mengadakan konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (8/5). Dalam kesempatan itu Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Langkah pembubaran HTI ini, kata Wiranto, akan dilakukan melalui mekanisme hukum.

Saat menyampaikan hal itu, Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman.

Terkait langkah pemerintah ini, dalam acara Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, semalam, juru bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan, HTI menyampaikan ajaran Islam secara santun dan damai. ”Jadi, bagaimana mungkin HTI menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila?” ujarnya.

HTI, kata Ismail, juga telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU Ormas. Pada 2 Juli 2014, HTI mendapatkan status badan hukum perkumpulan.

Dilarang

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan, sejumlah negara telah melarang Hizbut Tahrir (HT). Tahun 2009, Banglades melarang HT karena dinilai mengancam kedamaian. Mesir juga melarang HT pada tahun 1974. HT juga dilarang di Suriah dan Turki.

”Pada tahun 2000-an juga sudah banyak negara yang melarang HT, seperti Tunisia, Kazakhstan, dan Pakistan. Tak usah jauh-jauh, Malaysia juga telah melarang HT pada 2015 melalui komite fatwa di Selangor. Artinya, Indonesia tidak sendirian. Namun, tentu upaya pembubaran ini harus melalui proses hukum,” kata Robikin.

PBNU, lanjut Robikin, mendukung kebijakan pemerintah untuk mengambil langkah hukum membubarkan HTI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, Muhammadiyah juga menghargai sikap pemerintah yang bertindak di jalur hukum dalam mengambil kebijakan soal HTI.

Haedar menjelaskan, posisi ideologi Muhammadiyah adalah negara Pancasila merupakan darul ahdi wa syahadah, yakni negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa. ”Maka, setiap warga, organisasi, dan komponen bangsa harus bersetuju dan menerima negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi kebinekaan. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang merdeka pada 1945,” tutur Haedar.

Terkait proses hukum yang akan dilakukan pemerintah terhadap HTI, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menuturkan, Polri akan memberikan fakta dan bukti bahwa kegiatan HTI melanggar undang-undang. Data itu akan disampaikan kepada kejaksaan yang akan mengajukan pembubaran ormas tersebut melalui proses pengadilan. ”Kami akan memberikan pasokan data itu. Faktanya adalah soal ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan mereka menginginkan khilafah,” ujar Tito.

Ismail menyatakan, tidak ada catatan di kepolisian bahwa HTI melakukan tindakan melawan hukum atau huru-hara.

Beragam

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, kondisi ormas di Indonesia amat beragam jika dilihat dari ideologi kebangsaan ataupun keagamaan. ”Ada ormas yang punya kedua ideologi itu, di mana ideologi kebangsaannya bagus, ideologi keagamaannya juga bagus. Ormas seperti itu patut dibina sebagai pelopor untuk menjaga keutuhan bangsa ini,” ujar Prasetyo.

Namun, kata Prasetyo, ada juga ormas yang ideologi keagamaannya menyimpang, tetapi ideologi kebangsaannya baik. Ormas seperti ini perlu pendekatan kultural atau keagamaan agar bisa diluruskan kembali.

Sementara ada ormas yang memiliki ideologi keagamaan bagus, tetapi memiliki ideologi kebangsaan yang mengancam keutuhan negara. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan negara harus ditindak.

Peran ulama

Secara terpisah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin menuturkan, ulama turut berperan dalam mendirikan NKRI. Terkait hal itu, ulama juga punya tanggung jawab besar dalam himayatu daulah atau menjaga NKRI dari radikalisme. ”Wajib hukumnya bagi ulama untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Ma’ruf, yang pada Sabtu pekan lalu hadir dalam halaqah alim ulama dan kiai di Pondok Pesantren Gedongan, Cirebon.

Ma’ruf juga mengimbau para kiai agar lebih peka dalam mendidik dan memperjuangkan kemaslahatan umat Islam, harus memperhatikan konstitusi, kebinekaan, dan toleransi. Ia juga mengingatkan agar para kiai selalu menekankan pada uswah atau teladan yang diajarkan ulama-ulama terdahulu.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra berharap para ulama dan mereka yang berada dalam ormas-ormas moderat harus lebih aktif untuk khotbah dan ceramah agama hingga ke umat terbawah.

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya C Staquf mencermati, seruan menolak radikalisme sering dimentahkan politisi oportunis yang sengaja memanipulasi isu agama untuk menggalang dukungan politik.

Menurut Yahya, ada kelompok yang tidak rela terhadap keseluruhan proses reformasi yang telah terjadi, termasuk terhadap amandemen UUD 1945, karena melucuti semua ”saham politik” mereka dan mempersempit akses mereka ke dalam politik praktis.

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, segala upaya yang merongrong Pancasila dan NKRI harus dilawan secara hukum oleh negara ataupun secara sosial oleh masyarakat. Pasalnya, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan Pancasila, bukanlah upaya coba-coba.

Pancasila merupakan kristalisasi dari cita-cita, semangat, dan kondisi kebangsaan Indonesia yang membentang dalam ribuan pulau, ratusan suku bangsa, hingga puluhan agama dan kepercayaan. (INA/ILO/ZAK/IVV/ONG/EDN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply