Kejanggalan Warnai Persetujuan Hak Angket, Mahfud: Tak Ada Sanksi bagi KPK

Suasana Sidang Paripurna ke-22 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). Rapat paripurna DPR tersebut belum membahas surat permohonan hak angket untuk membuka rekaman pemeriksaan KPK terhadap eks anggota Komisi II Miryam S. Haryani pada kasus dugaan korupsi e-KTP. (Sumber: TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

JAKARTA, Baranews.co – Meski ditolak oleh publik, Dewan Perwakilan Rakyat tetap berkukuh menyetujui usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, pengambilan keputusan untuk menyetujui hak angket usulan Komisi III DPR itu diiringi sejumlah kejanggalan.

Secara resmi, usulan hak angket terhadap KPK ditandatangani 26 anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang pada Jumat (28/4) memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, dan mengetuk palu untuk memutuskan pengesahan hak angket KPK, ikut jadi pengusul.

Rapat paripurna yang dihadiri 283 dari total 560 anggota DPR itu sempat diwarnai kericuhan. Puluhan anggota Fraksi Partai Gerindra dan beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan untuk keluar dari ruangan sidang (walk out). Mereka memprotes langkah Fahri yang mengetuk palu sidang sebagai tanda mengesahkan usulan angket KPK menjadi hak angket.

Sebelumnya, sampai Kamis (27/4), ada lima fraksi yang menyatakan menolak hak angket. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Golkar, PKB, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKB yang pada awal rapat paripurna, kemarin, menyatakan menolak usulan angket. Sementara Fraksi Partai Gerindra meminta agar proses pengambilan keputusan ditunda sampai masa sidang berikutnya.

Meski dua fraksi menolak, saat Fahri menanyakan persetujuan anggota yang hadir, mayoritas anggota menyatakan setuju. Fahri lalu mengetuk palu pengesahan meski ada beberapa suara minta interupsi.

Rapat paripurna langsung berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu pidato penutupan masa sidang keempat tahun sidang 2016-2017 oleh Ketua DPR Setya Novanto. Kondisi ini membuat politisi Gerindra dan beberapa politisi dari Demokrat serta PKB meninggalkan ruangan.

“Kami pikir mau lobi dulu. Ternyata langsung keputusan. Kalau caranya begini, kami tidak terima. Pimpinan DPR terlalu terburu-buru dan gegabah,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Fahri mengatakan, apa yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan. Sebab, ia menanyakan persetujuan kepada anggota yang hadir, bukan kepada perwakilan fraksi. “Mayoritas mengatakan setuju, maka hak angket disetujui. Sudak diketok, berarti mayoritas setuju,” ujarnya.

Namun, sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dalam bagian tata cara pengambilan keputusan, keputusan berdasarkan mufakat adalah sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi dan disetujui oleh semua yang hadir. Adapun usulan hak angket di rapat paripurna, kemarin, tidak didukung oleh Fraksi PKB dan Demokrat.

Pasal 199 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga menyebut, hak angket dapat disetujui jika mendapat persetujuan dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Untuk mengetahui hal itu, artinya perlu dilakukan pemungutan suara (voting). Namun, kemarin voting tidak dilakukan.

Usulan hak angket bermula saat persidangan perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tipikor Jakarta, 31 Maret 2017. Saat itu, penyidik KPK mengatakan, Miryam S Haryani, mengaku ditekan anggota Komisi III DPR, yakni Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J Mahesa (Gerindra), Masinton Pasaribu (PDI-P), dan Sarifuddin Sudding (Hanura).

Komisi III DPR pun memunculkan angket untuk minta bagian rekaman pemeriksaan Miryam oleh KPK yang menyebutkan tekanan tersebut. Pasalnya, KPK menolak memberikannya karena bisa menghambat pengungkapan kasus korupsi KTP-el.

Pansus

Fahri mengatakan, fraksi yang tidak setuju hak angket bisa melakukan protes dengan cara tidak mengirimkan anggotanya untuk duduk di panitia khusus (pansus). “Kalau surat dari fraksi tidak setuju, tidak mengirim anggota, pansus angketnya tidak ada,” ujarnya.

Pembentukan pansus untuk angket KPK akan dilakukan di masa sidang kelima yang dimulai 18 Mei mendatang.

Kendati menyatakan menolak, Fraksi Partai Demokrat tetap akan mengirim anggotanya untuk duduk di pansus angket KPK. “Kami mau melawan bagaimana? Kami partai kecil. Kami minoritas mengikuti mayoritas saja,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Masinton Pasaribu, salah satu pengusul angket dari Fraksi PDI-P, mengatakan, fraksi yang menolak hanya melakukan politik pencitraan. “Semua rekan di Komisi III awalnya setuju. Saya tidak tahu kenapa semua kemudian berbalik badan. Ini forum politik pencitraan,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, sikap KPK terhadap hak angket tetap tak berubah. KPK tetap berpandangan, satu-satunya pihak yang bisa memerintahkan pembukaan keterangan saksi adalah pengadilan. “Kami ikuti standar norma itu,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, KPK tak perlu memenuhi semua permintaan DPR dalam hak angket jika hal itu akan melanggar kemerdekaan KPK dalam proses hukum.

Mantan Ketua MK lainnya, Mahfud MD, menambahkan, tidak ada sanksi bagi KPK sebagai lembaga penegak hukum jika tidak bersedia membuka rekaman kesaksian di depan DPR.

“Ujung dari hak angket adalah pernyataan pendapat DPR kepada pemerintah yang dimintakan angket atau pemakzulan kepada presiden jika dinilai melanggar undang-undang. Jika kepada KPK, dari sudut hukum tata negaranya tidak ada konsekuensi. DPR tidak bisa menerapkan pemakzulan kepada Ketua KPK. Andai kata KPK tidak mau membuka kesaksian (Miryam) itu, kan, tidak ada konsekuensinya. Hak angket ini cuma buang-buang waktu,” ujar Mahfud, (AGE/REK/MDN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply