Suap Mengalir ke DPR Proses Lelang “Monitoring Satellite” Sarat Peran Perantara

Mantan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/4). Eko Susilo Hadi diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan monitoring satellite di Bakamla. (Sumber: Harian KOMPAS/ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A)

JAKARTA, Baranews.co – Lelang pengadaan monitoring satellite di Badan Keamanan Laut sarat peran perantara. Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang diduga menjadi perantara disebut mengalirkan dana suap proyek ini ke pejabat Bakamla dan sejumlah anggota DPR.

Ihwal peran perantara dalam lelang dan aliran uang suap kepada sejumlah pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan anggota DPR terungkap di sidang perkara suap proyek pengadaan monitoring satellite di Bakamla dengan terdakwa Hardy Stefanus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (7/4). Hardy merupakan pegawai PT Merial Esa (ME) yang didakwa menjadi pemberi suap.

Menurut Komisaris Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) dan Direktur PT ME Fahmi Darmawansyah yang menjadi saksi di persidangan, ada peran Ali dalam lelang di Bakamla. PT MTI memenangi pengadaan monitoring satellite, sementara PT ME memenangi tender pengadaan drone.

Pemenangan kedua perusahaan itu berkat campur tangan Ali yang memiliki relasi dengan Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo. Fahmi mengaku mengenal Ali mulanya lewat karyawannya. Karyawannya memberitahukan Fahmi bahwa akan diadakan pengadaan barang dan jasa di Bakamla. Informasi itu ditindaklanjuti Fahmi dengan menemui Ali. “Dia (Ali) hanya minta saya mengikuti arahannya dalam lelang,” kata Fahmi.

Sebelum lelang, atas perintah Ali, Fahmi memberikan Rp 24 miliar kepada Ali yang diserahkan oleh Muhammad Adami Okta, karyawan PT ME, di sebuah hotel di Kuningan, Jakarta Selatan, pada 1 Juli 2016. Uang itu, sesuai dakwaan, adalah uang muka 6 persen dari nilai proyek yang saat itu dianggarkan Rp 400 miliar. Uang itu diminta Ali untuk pengurusan lelang.

Komisi XI

Menurut Fahmi, atas pengakuan Ali, uang tersebut telah dibagikan kepada sejumlah anggota DPR di Komisi XI. Namun, kepada majelis hakim, Fahmi mengaku, dirinya tak pernah melihat langsung saat uang itu dibagi-bagikan kepada anggota DPR. “Saya hanya tahu dari Ali yang mengaku uangnya sudah dibagi-bagikan kepada anggota DPR,” ujarnya.

Saat ditanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kiki Ahmad Yani, soal jabatan Ali di Bakamla, Fahmi mengaku tidak mengetahui persis. “Yah, Ali punya relasi dengan Bakamla,” ucap Fahmi yang juga terdakwa dalam perkara ini.

Persidangan kemarin juga menghadirkan 4 saksi lain, yakni Direktur Utama PT ME Danang Sriradityo Hutomo, Direktur PT MTI Sumaryo Heru, Achad Hakim selaku pemilik penukaran uang asing Niki Valas, dan Bram Aleksander dari PT Azure.

Di persidangan juga terungkap bahwa PT MTI tidak pernah memiliki pengalaman menangani proyek dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar. Hakim anggota John Halasan Butar Butar pun mempertanyakan kompetensi PT MTI menangani proyek Rp 100 miliar kepada Sumaryo. “Kalau tidak pernah punya pengalaman, kok, bisa menang (lelang),” ujar John.

“Saya tidak tahu,” jawab Sumaryo singkat.

Sementara itu, Danang mengaku, sebelum operasi tangkap tangan terjadi, sejumlah uang juga sudah diberikan kepada pejabat Bakamla, salah satunya saat ke Jerman untuk kunjungan pabrik monitoring satellite.

Danang juga mengaku pernah memperoleh laporan dari Hardy bahwa ada kekurangan pemberian uang untuk salah satu pejabat Bakamla, Bambang Udoyo, sebesar 5.000 dollar AS. “Kekurangan itu dipenuhi,” kata Danang. (MDN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply