Demokrasi Dipertaruhkan, Putusan MK: Penyelenggara Pemilu Bukan dari Partai

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro (tengah) bersama Komisioner KPU, dari kiri, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di Media Center, Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/3). Para Komisioner KPU akan mengakhiri masa jabatannya 12 April 2017. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

JAKARTA, Baranews.co – Dewan Perwakilan Rakyat telah mempertaruhkan demokrasi dengan menunda seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022. Sikap DPR itu mengancam kualitas Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 serta berpotensi melanggar konstitusi.

Hari ini, genap 21 hari kerja DPR menunda proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Pasalnya, surat dari Presiden Joko Widodo berisi 14 nama calon anggota KPU dan Bawaslu telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 23 Februari.

Padahal, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan, pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu di DPR harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dan Bawaslu dari Presiden. Batas waktu ini jatuh pada 6 April 2017, sementara anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 akan mengakhiri jabatannya 12 April 2017.

Sejumlah anggota DPR mengatakan, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di DPR perlu menunggu selesainya pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang ditargetkan pada 28 April 2017. Sebagian anggota DPR juga menilai, seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu banyak kejanggalan dan tendensius mempertentangkan KPU dengan DPR.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali, Kamis (23/3), saat dihubungi dari Jakarta, mengatakan, belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR terkait masalah ini. Pemerintah tetap minta DPR menjalankan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu tanpa penundaan. Sementara sebagian fraksi di DPR ingin pemerintah memperpanjang jabatan anggota KPU dan Bawaslu 2012-2017.

Kualitas pemilu

Penggantian anggota KPU dan Bawaslu secara tepat waktu pada 12 April 2017 merupakan kebutuhan. Pasalnya, anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 butuh waktu untuk menyiapkan tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2018. Tahapan Pemilu 2019 dimulai Juni 2017 dengan verifikasi partai politik peserta pemilu. Adapun tahapan Pilkada 2018 dimulai Agustus 2017.

content

Guru Besar Perbandingan Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, anggota KPU dan Bawaslu yang baru idealnya punya waktu persiapan tiga bulan. Artinya, anggota KPU dan Bawaslu yang baru harus dilantik pada April jika tahapan Pemilu 2019 dimulai Juni.

”Pelantikan anggota KPU dan Bawaslu tak bisa terlalu mepet dengan tahapan pemilu. Kualitas pemilu dan demokrasi jadi taruhan. Pasalnya, anggota KPU butuh waktu untuk memahami dan menerjemahkan UU Penyelenggaraan Pemilu ke dalam peraturan teknis KPU. Setelah ada peraturan teknis, tahapan pemilu baru dimulai,” kata Ramlan.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menambahkan, alasan DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan, seperti menunggu disahkannya RUU Penyelenggaraan Pemilu agar para calon anggota KPU dan Bawaslu selaras dengan norma di regulasi baru, tak masuk akal. ”Tidak logis karena sekarang bukan kondisi tanpa aturan. Sudah ada aturan yang bisa dirujuk dan dipatuhi oleh DPR,” ucapnya.

Alasan DPR bahwa penundaan seleksi karena ada kejanggalan dalam proses oleh pansel juga aneh. ”Kalau menilai proses janggal, kemudian hal itu terlihat saat uji kelayakan dan kepatutan, DPR tinggal mencoretnya, lalu minta nama baru,” kata Khairul.

Langgar konstitusi

Alasan penundaan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu ini dinilai sarat kepentingan politik karena ada keinginan memasukkan unsur partai di penyelenggara pemilu. Alasannya, untuk mengurangi potensi kecurangan karena perwakilan setiap parpol akan saling mengawasi.

Usulan itu, menurut Ramlan, bertentangan dengan konstitusi. Selain UUD 1945 telah menegaskan bahwa penyelenggara pemilu bersifat mandiri, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 ikut menguatkan bahwa anggota KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tak boleh dari partai.

Syamsuddin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menuturkan, pemilu yang digawangi oleh individu yang terkait partai hampir pasti tak akan adil dan mandiri. Jika penyelenggara pemilu diisi orang partai, politik dan demokrasi mengalami kemunduran. ”Kita akan berjalan mundur 20 tahun. Terakhir, individu yang terafiliasi partai bergabung dengan penyelenggara pemilu tahun 1999. Itu sebuah kegagalan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, komisinya akan mengambil keputusan terkait seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu sebelum tenggat 6 April. Dengan demikian, DPR tidak menyalahi UU No 15/2011.

Gerindra, lanjut Riza, cenderung ingin menunda uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU serta Bawaslu di DPR. Fraksi lain yang bersikap sama dan minta Presiden memperpanjang masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu antara lain Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, penundaan uji kelayakan dan kepatutan diperlukan karena DPR berencana mengubah struktur dasar KPU melalui RUU Penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah perihal keterlibatan unsur partai dalam penyelenggara pemilu.

Zainudin Amali menuturkan, fraksinya belum menentukan sikap. Di satu sisi, Golkar ingin mendukung kebijakan pemerintah. Namun, Golkar tak ingin bertentangan dengan fraksi lain yang ingin menunda seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P Arif Wibowo meminta agar proses uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU dan Bawaslu tak dihalang- halangi. DPR harus memenuhi batas waktu untuk mengambil sikap terkait nama yang sudah dikirimkan Presiden. ”Yang penting, teruskan dulu uji kelayakan dan kepatutan. Soal nanti merasa para calonnya ternyata tidak sesuai, itu lain,” kata Arif. (AGE/MHD/MDN/APA)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*