LUMPUR SIDOARJO: Presiden Bubarkan BPLS untuk Efektivitas

Sumber: Okezone News

SIDOARJO, Baranews.co – Presiden Joko Widodo telah membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan alasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. Pembubaran lembaga yang selama ini mengurus semburan lumpur Lapindo itu harus berdampak positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan semakin mengukuhkan kehadiran negara di tengah bencana.

”Persoalan pembayaran ganti rugi juga harus segera terselesaikan,” ujar Ketua Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo Machmud, Selasa (14/3).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, setelah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibubarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017, tugasnya diteruskan oleh Kementerian PUPR. Saat ini, pemerintah masih melihat proses ganti rugi bagi perusahaan yang termasuk dalam peta terdampak lumpur Lapindo.

”Lembaga itu dimasukkan ke dalam struktur Kementerian PUPR di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Namanya Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang tetap bertempat di Surabaya,” kata Basuki.

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang dibentuk di bawah Kementerian PUPR, kata Basuki, akan dipimpin pejabat setingkat eselon II.

Saat ini, pemerintah masih mencermati proses ganti rugi antara Kelompok Usaha Bakrie dan perusahaan yang termasuk dalam peta terdampak lumpur Lapindo. Proses itu dilakukan secara bisnis dengan bisnis karena menyangkut asuransi dan utang piutang perusahaan. Keseluruhan nilai ganti rugi diperkirakan Rp 700 miliar.

”Presiden dan Wakil Presiden meminta agar proses ganti rugi ini diselesaikan secara bisnis dengan bisnis. Makanya, pemerintah tidak ikut masuk. Ada perusahaan yang sudah dapat uang muka dari Grup Bakrie,” ujar Basuki.

Pada 2015, pemerintah telah menalangi pinjaman untuk ganti rugi tanah dan bangunan bagi korban semburan lumpur Lapindo Rp 781 miliar. Melalui talangan tersebut, pembayaran langsung dilakukan kepada warga dengan bunga pinjaman 4,8 persen dan tenggat pengembalian empat tahun. Adapun jaminan tanah yang telah dibeli Lapindo Rp 2,7 triliun.

”Tanah-tanah yang dulu dibeli grup Bakrie sudah berada di tangan pemerintah sebagai jaminan. Cuma mereka (grup Bakrie) meminta talangan dari pemerintah itu dibayar pada tahun terakhir,” kata Basuki.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengatakan, sebagian besar anggota BPLS sudah pensiun. Para penggantinya adalah pegawai negeri sipil dari lingkungan Kementerian PUPR.

Segera dibentuk

Sementara itu, Machmud menuturkan, Pansus Lumpur Lapindo akan segera meminta penjelasan kepada Kementerian PUPR. Tujuannya untuk mengetahui rencana penanganan semburan lumpur setelah pembubaran BPLS. Rencana penanganan itu penting untuk mencegah bencana lingkungan susulan, seperti luberan lumpur, banjir, dan tanah ambles.

Selain itu, Pansus Lumpur Lapindo juga akan membuka ruang pengaduan untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan terkait dengan lumpur. Sebab, selain warga korban yang belum mendapat ganti rugi, ada ribuan warga dari sejumlah desa yang tinggal di dekat tanggul lumpur dan sering menjadi korban bencana.

Mengacu pada peraturan presiden tersebut, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur di kawasan peta area terdampak tetap dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc.

Adapun pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak yang pembeliannya menjadi beban APBN merupakan barang milik negara. Upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi masyarakat, dibebankan pada APBN.

Juru bicara BPLS, Khusnul Khuluk, mengemukakan, kewenangan penanganan lumpur dan dampaknya dialihkan kepada Kementerian PUPR. Masa transisi berlangsung setahun.

”Selama masa transisi diharapkan segera ada peraturan setingkat menteri yang memerintahkan kepada eks BPLS untuk melakukan penanganan sementara selama masa peralihan. Sebab, masih ada banyak pekerjaan yang harus ditangani,” kata Khusnul.

Pekerjaan itu antara lain penanganan semburan lumpur aktif, pengaliran ke Kali Porong, dan pemeliharaan tanggul. Pekerjaan teknis itu sangat diperlukan untuk mencegah bencana, terutama pada musim hujan. Selain itu, penanganan dampak sosial berupa pembayaran ganti rugi terhadap korban lumpur juga belum tuntas. (NIK/NAD)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply