“Hoax” Terus Tebar Benih Konflik, Pakailah Media Sosial dengan Baik

Iklan layanan masyarakat untuk waspada terhadap berita-berita palsu atau hoax di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (5/2). Berita atau informasi hoax sangat potensial memicu terjadinya kekerasan atau konflik. (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO).

JAKARTA, Baranews.co – Informasi bohong atau hoax melalui media dalam jaringan terus merebak, seiring dengan maraknya penggunaan internet. Informasi palsu terus direproduksi dengan tujuan menimbulkan kebencian antarwarga dan komunitas. Jika dibiarkan, hal ini mengancam persatuan bangsa.

Melalui situs jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Whatsapp, masyarakat saling berbagi tautan dan konten dengan cepat tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Hal itu berpotensi memicu konflik sosial, seperti yang melanda dua desa di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 10 Januari 2017. Tercatat 149 rumah warga rusak akibat bentrokan yang dipicu kabar bohong melalui akun Facebook warga di salah satu desa itu.

Tanggal 29 Juli 2016, ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial juga memicu konflik antarumat beragama di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sekelompok orang membakar sejumlah rumah ibadah seusai mendapat kabar palsu.

Kepala Bagian Humas Polres Tanjung Balai Ajun Komisaris Yuni Sinulingga mengatakan, perusak dihukum penjara masing- masing sekitar dua bulan. Adapun penyebar kabar bohong, yakni ZS, telah diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Pada Senin (23/1), ZS terbukti menyebarkan kabar bohong dan diganjar 2 bulan 18 hari kurungan.

Direktur Eksekutif The Habibie Centre (THC) Rahimah Abdulrahim, Sabtu (4/2), di Jakarta, mengatakan, setidaknya sudah ada empat berita palsu yang mengabarkan mantan Presiden BJ Habibie meninggal dunia. “Berita palsu tersebut membuat kerabat Bapak di sejumlah daerah terperanjat,” ujarnya.

Di sejumlah negara, berita bohong bahkan menimbulkan kerusuhan besar, seperti di Tunisia, Mesir, dan Mumbai, India.

Meningkat

Laman daring Turnbackhoax.id yang digerakkan oleh aktivis teknologi informasi di Indonesia selama 1 Januari 2017 hingga 2 Februari 2017 menerima 1.656 aduan hoax, fitnah, dan hasutan. Laman itu sebulan terakhir dikunjungi 47.132 kali oleh 13.915 pengguna internet. Jumlah ini naik dibandingkan dengan periode Desember 2016 yang tercatat 28.219 kali oleh 10.898 pengguna internet.

Jika dilihat dari tema informasi yang dilaporkan di laman daring gerakan itu, secara anekdotikal sebagian besar terkait dengan politik identitas.

Dari 45 kata kunci penanda yang ditampilkan di laman utama situs ini pada Jumat (3/2), sebanyak 34 di antaranya mengarah ke informasi hoax, hasutan, atau fitnah yang menyangkut tokoh politik, agama, dan etnis.

Selama 2016, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI menerima lonjakan drastis laporan tindak pidana terkait hoax dari masyarakat. Jumlahnya mencapai 4.426 laporan yang mayoritas menyangkut masalah penghinaan di dunia maya. Atas dasar itu, Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber yang akan diresmikan pekan depan.

content

Jumlah laporan yang diterima penyidik kepolisian selama 2016 setara dengan sekitar 50 persen laporan serupa yang diterima pada medio 2012-2015. Pada periode itu, Bareskrim menerima 8.617 laporan terkait kabar bohong.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal (Pol) Agung Setya menjelaskan, hoax mayoritas berisi konten terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Direktur Politica Wave Yose Rizal mengungkapkan, hoax mulai ramai di media sosial sejak Pemilihan Presiden 2014. Dari pemantauan Politica Wave, persebaran hoax umumnya dimulai dari kata kunci atau isu yang diramaikan akun anonim atau bot dengan tujuan menciptakan cukup “suara” di linimasa. Kemudian, dicomot oleh akun-akun yang memiliki agenda tertentu untuk diberitakan oleh media daring yang tidak memiliki mekanisme verifikasi yang ketat.

Berita-berita dari mereka itulah yang lantas dibaca oleh pengguna yang memiliki literasi rendah. “Dampak dari rendahnya literasi adalah menganggap segala kabar dari media, bahkan termasuk yang abal-abal, sebagai fakta yang sudah terverifikasi,” ujar Yose.

Ia menilai, dampak lain yang harus dikhawatirkan adalah masyarakat terbelah dan butuh waktu lama untuk merekatkannya kembali. Begitu pula mobilisasi massa yang kini lebih banyak dipicu oleh aktivitas di linimasa media sosial. “Pemerintah harus proaktif mencegah hoax merajalela. Jika mendiamkan, justru lebih salah lagi,” katanya.

Peneliti politik kelas menengah, masyarakat sipil, dan gerakan politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati, memaknai hoax sebagai kekalahan di ranah politik formal yang diluapkan di ranah politik informal. Penyebar hoax itu memanfaatkan celah politik untuk merebut “kekuasaan” dari ranah informal dengan cara memaksimalkan dukungan publik melalui informasi palsu.

Publik di Indonesia, kata dia, suka menanggapi informasi hoax karena kelas menengah di Indonesia adalah tipe masyarakat eksploratif, mencari informasi di luar informasi resmi yang selama ini beredar. Masyarakat yang penasaran kemudian mengikutinya secara berkelanjutan.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, pengguna internet di Indonesia pada 2016 mencapai 132,7 juta orang (setara dengan 51,8 persen total penduduk Indonesia). Angka ini naik pesat. Tahun 2012, baru 24,23 persen. Pada 2014, menjadi 34,9 persen.

Inisiator komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho, mengatakan, hoax berkembang karena rendahnya literasi. “Bangsa kita bukan bangsa pembaca, melainkan bangsa ngerumpi. Tanpa memahami secara utuh, informasi langsung disebar tanpa dicek kebenarannya,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah terus melakukan literasi, sosialisasi, dan sejumlah langkah yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan baik. (SON/ELD/ABK/DNE/GAL/SAN/IVV/NSA/IKI/NAR/IKA)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*